SiSeGa

Dalam usianya yang telah memasuki 17 tahun, PMI Batam memang mengalami ke­maju­an. Salah satunya dari kantor yang dulu menumpang di RS Budi Kemuliaan (RSBK), kini sudah memiliki kantor menetap di Jl Imam Bonjol Komplek Sakura Anpan A-1 Nagoya, Batam.
Mereka sudah menempati dua tahun gedung tersebut. Dari gedung itu, PMI Batam melakukan berbagai kegiatan. Antara lain penanggulangan bencana alam/konflik di saat Tsunami di Aceh dan pengiriman bantuan gempa di Yogjakarta.
Selanjutnya pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat, pelayanan transfusi, program palang merah remaja (PMR), program korps sukarela (KSR) dan Tenaga sukarela (TSR), promosi dan publikasi.
Tidak hanya itu, PMI Batam juga memberikan pelatihan pertolongan pertama di perusahaan-perusahaan di Batam. “Ada 15 perusahaan yang karyawannya sudah kita berikan pelatihan ini,” tutur Ketua PMI Cabang Batam, Sri Sudarsono dalam dialog Batam Forum Batam Pos, Kamis (11/9).
Dalam menjalankan semua program kegiatan mulia tersebut, PMI tak pernah mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Bahkan setelah subsidi di stop oleh PMI pusat, PMI Batam hanya mendapat bantuan dana sebesar Rp 5 juta dari kotak amal.
Melihat opersional PMI yang sangat besar, ini jelas sangat kurang. Tapi setidaknya bantuan itu sudah membantu meringankan membayar 15 orang pegawai di PMI. Pihaknya juga sudah sering menyampaikan agar pemda setempat baik pemerintah provinsi maupun kota Batam bisa membantu.
Namun sampai sekarang hal itu belum juga membuahkan hasil. “Gedung palang merah yang dijanjikan Gubernur Kepri Ismeth Abdullah sampai sekarang belum juga terealisasi,” kata Sri.
Sementara di Tanjungpiang, PMI Provinsi yang belakangan terbentuk sudah mendapat perhatian pemerintah provinsi. Anggaran pembangunan gedungnya juga sudah dialokasikan.
Bagaimana dari Pemko Batam? Spontan Sri Sudarsono mengatakan,” Jangan ngomong Pemko-lah, capek. Mestinya peranan palang merah bisa dihargai. “Kita sudah terbukti saat tsunami di Aceh. Setidaknya peran kita dihargai,” ucapnya.
Kepedulian pemerintah pada PMI baru terlihat di Bengkalis dan Pekanbaru. Hanya saja PMI daerah tersebut kurang maksimal dalam bekerja. Sehingga dana yang dialokasikan pemerintah dari APBD untuk PMI meereka harus dikembalikan lagi ke kas negara.
“Tapi di Batam hal seperti ini belum ada. Padahal dari segi anggaran Batam sangat mampu,” katanya. Dari segi bantuan pendanaan bulan dana juga kurang mendapat renspon dari masyarakat dan pemerintah.
Padahal bulan dana yang sekali dalam setahun ini semestinya pemerintah bisa memotong Rp 1000 dari gaji pegawai untuk program kemanusiaan. “Saya pikir tidak berat, dan hal ini juga pernah satu kali dilakukan di Batam dan berhasil, tapi sekarang tidak ada lagi,” katanya.
Sri juga berencana membangun kantor PMI yang bertaraf internasional yang bernilai Rp 9 miliar. Ia mengatakan PMI Batam harus mampu berbuat di tingkat yang lebih tinggi.