SiSeGa

Dalam sebuah pagi Sabtu (19/7) kemarin, seorang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam mengirimkan short message services (SMS). Bunyi SMS tersebut menyebutkan bahwa proyeksi potensi jumlah calon legislatif (caleg) peserta Pemilu 2009 di Batam berasal dari 34 partai politik yang tersebar di daerah pemilihan, kurang lebih mencapai 500 orang.
“Perkiraan kami lebih dari 500 caleg yang bakal bertarung. Dengan asumsi jumlah partai, 34 parpol x (misal 5 caleg di setiap dapil) x Dapil (misal empat dapil),” ungkap Ngaliman, pengirim sms tersebut.
Wah, dengan jumlah caleg sebanyak itu, secara otomatis setiap caleg harus bertarung ekstra keras untuk memperebutkan kursi yang sedikit di DPRD Kota Batam. Sekadar diketahui, meskipun jumlah partai dari pemilu sebelumnya yang hanya 24 bertambah menjadi 34 parpol, bukan berarti jumlah kursi diperebutkan di DPRD Kota Batam jadi bertambah. Kursi yang diperebutkan di DPRD Kota Batam tetap hanya 45 kursi.
“Sebab Undang-Undang (UU) menyatakan Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa mendapat 45 (empat puluh lima) kursi,” ujar Ketua KPU Kota Batam, Hendriyanto.
Ia menyakini dari sekian banyaknya caleg baru yang bertarung pada pemilu 2009 nanti memiliki latar belakang beragam. Mulai dari keseharian menjadi pengurus partai, tokoh masyarakat, dan pemilik perusahaan.
Bendahara Matahari Bangsa (PMB) Kota Batam, Sugito menegaskan, pada pencalonan anggota legislatif yang mewakili partai PMB lebih mementingkan kader-kader calon legislatifnya yang konsisten, amanah, dan bisa memperjuangkan umat. Agar ke depan caleg PMB bisa mempertanggung jawabkan tugasnya setelah terpilih nanti.
Tidak hanya itu, lanjutnya, sebuah komitmen terhadap kebaikan fitrah juga harus dipatrikan. Menurut Sugito, selama ini kan, partai kurang dapat respon dari masyarakat. Sebab kenyataannya, beberapa anggota dewan memiliki tingkah laku pribadi yang tidak mencerminkan sebagai pembawa aspirasi masyarakat. Banyak dewan glamor, korup dan tidak mencerminkan kehidupan tatanan masyarakat sekarang. “Maka itu kita mau cari caleg yang benar-benar bisa memberikan komitment terhadap masyarakat,” ungkapnya.
Sugito sendiri mengaku mendapat dukungan masyarakat. Maka pengusaha jasa angkutan Bintang Kembar (Bimbar) jurusan Batam Centre-Dapur 12 mengaku akan maju pada pemilu 2009. “Saya sangat berterima kasih, masyarakat memberi kepercayaannya untuk membawakan aspirasi mereka agar, tersampaikan pada pemerintah,” ungkapnya.
Anasrun MT, Wakil Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) DPC Kota Batam menyatakan belakangan ini begitu maraknya partai politik yang mengajukan calon anggota legislatif dari kalangan selebritas untuk tingkat pusat. Namun untuk tingkat daerah paling tidak, partai akan melihat ketokohan seseorang jika ingin maju, termasuk di partai PBB.
Partai juga tentu mungkin menerima calon legislatifnya dari yang tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Maka karena itu setiap penerimaan caleg minimal caleg tersebut memiliki mendapat dukungan dari masyarakat karena punya ketokohan.
Selanjutnya bisa dijadikan panutan bagi masyarakat atau di daerah pemilihannya. Atas dukungan inilah, Anasrun MT mengaku berani mencalonkan diri pada pemilu 2009. Ia mengungkapkan masyarakat menginginkan dirinya maju dari daerah pemilihan hinterland. Sebab, masyarakat hinterland sudah sangat bosan dengan janji yang diumbar oleh para politisi-politisi sebelumnya. Oleh karena itu, masyarakat hinterland menginginkan dirinya bisa membawa aspirasi mereka.
Sebab selama ini menurut pengakuan warga hinterland, politisi yang terpilih dari dapil hinterland sama sekali pernah menjenguk. ”Jangankan sekali dalam setahun, hingga habis masa jabatan pun, daerah itu tak pernah dijenguk,” kata Anasrun menirukan keluhan warga hinterland.
Calon legislatif bertalar belakang seorang pengusaha di bidang perkapalan ini menuturkan akan berencana memilih dapil pemilihan dirinya dari daerah hinterland. Mengingat dirinya dari daerah kepulauan dan ia sangat mengerti dengan keinginan masyarakat di daerah hinterland. Kalau pun KPU tidak menyetujui jadi 6 dapil, dirinya akan memilih dapil yang tidak jauh dari darah-darah hinterland. “Sebab, nasib mereka saya pikir penting diperjuangkan,” katanya.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kota Batam menyiapkan 20 calon legislatif (Caleg) DPRD Batam. Dari 20 caleg ini, 80 persennya kaum muda. Ketua DPD PPRN Batam Niko Nixon Situmorang mengatakan mereka memilih caleg muda karena memiliki ide-ide yang baru untuk memperbaiki bangsa ini.
Trend ini juga digunakan di dunia, misalnya seperti di Amerika Serikat, dengan Obama. Salah satu bakal calon yang akan maju adalah dirinya sendiri. Pria yang berlatar belakang sebagai pengacara ini juga masih muda dan terlihat enerjik. “Yang jelas kita pilih yang masih muda-muda dan memiliki ketokohan,” ujarnya.
Partai Patriot masih merahasiakan nama-nama caleg khususnya untuk caleg perempuan yang bakal maju pada pemilihan DPRD Kota Batam. “Kita sudah beberapa caleg (perempuan), tapi nanti saja kita publikasikan,” ucap Ketua DPC Partai Partiot Frans, ketika ditanya tentang latar belakang mereka. Frans mengatakan Patriot mengutamakan kaum perempuan, karena banyak yang perlu diperjuangkan untuk kaum perempuan. Misalnya, hak, trafiking, gender dan lain sebagainya. “Maka itu harus ada perempuan yang faham memperjuangkannya di dewan,” tuturnya.
Partai Hanura ternyata partai lain yang fokus untuk kaumperempuan. Bahkan salah satu usahanya yaitu menempatkan caleg perempuan pada nomor jadi. Yakni Encik Hanura menjadi caleg DPRD Kepri dari daerah pemilihan Lingga. Encik Hanura menjelaskan nama itu diilhami slogan yang sering didengungkan Bung Karno, hati nurani rakyat. Saat sebagian partai merahasiakan calegnya, sebagian partai masih memperpanjang pendaftaran caleg. Salah satunya Partai Hanura sendiri memperpanjang batas waktu pendaftaran bacaleg DPRD Kepri, hingga 31 Juli mendatang.
“Keputusan pemunduran jadwal tersebut diambil karena adanya desakan dari sejumlah bacaleg di luar partai,” ungkap Ketua Tim Pendaftaran Bacaleg Partai Hanura Kepri, Awaluddin.
Selain Hanura, Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Kepri juga memperpanjangan waktu pendaftaran bacaleg. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Kepri, Erva Ertos menjelaskan perpanjangan itu disebabkan masih adanya beberapa kuota yang belum terpenuhi. Sehingga diperpanjang kembali hingga 25 Juli mendatang. Erva juga menambahkan, dari sekian banyak caleg yang mendaftar melalui PAN, hanya 45 nama yang bisa dipublikasikan.
Hal ini dikarenakan beberapa nama tersebut masih berstatus sebagai anggota dewan, baik kota maupun kabupaten di Kepri. Dari 45 orang yang sudah mendaftar itu, juga terdapat beberapa tokoh masyarakat, seperti halnya Hj. Asnah Safaruddin Muda, H. Agus M. Harun, Moddy Arnold Timisela dan lain sebagainya. Pada umumnya partai lebih mengutamakan bakal calegnya dilihat dari ketokohannya.*** Read More.. Read more!

Seorang politisi di sebuah partai yang gagal maju pada 2004 lalu, dengan berseloroh tapi serius berujar dana Rp300 juta bisa habis untuk membiayai perjalanannya ke Engku Putri, dari mulai pencalegan hingga masa kampanye. Tak heran, saat duduk nanti, mereka akan berpikir bagaimana kembali modal. Benarkah demikian?
Jumat (18/7) sore kemarin, suara Anasrun begitu lantang menegaskan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di Kota Batam bukan utnuk memperkaya diri. “Itu bukan motivasi saya,” katanya lantang.
Ia mengatakan demikian karena harta yang dimilikinya sekarang sudah bisa memenuhi segala kebutuhan keluarganya secara keseluruhan. Mungkin hal itu bisa dipercaya karena Anasrun adalah seorang pemilik beberapa perusahaan di bidang perkapalan (shipping) di Batam, Kepri. Selain usaha perkapalan Anasrun juga memiliki peternakan ikan di Barelang dan memiliki perkebunan cengkih dan tanah puluhan hektare di Natuna.
Oleh karena itu Wakil Ketua Partai Bulan Bintang ini dengan tegas menyatakan ingin maju pada pemilu 2009 murni ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat. “Khususnya masyarakat hinterland di pulau,” tambahnya. Maka itu ia sangat berharap daerah pemilihan Batam dibagi enam dapil. Agar niatnya itu bisa tersampaikan, menjadi wakil rakyat dari daerah terpinggirkan itu.
Kalau hanya ingin untuk memperkaya diri, jalur politik bukanlah jalannya. Sebab memperkaya diri melalui jalur politik sangat penuh riesiko. Penghasilan seorang anggota legislatif sudah terbatas setiap bulannya. Jika ingin kaya dengan mengandalkan dari anggota legislatif, minimal pasti melakukan hal-hal yang korup. Itu sangat beresiko apalagi di jaman sekarang. ”Buat apa banyak uang kalau akhirnya di penjara, lagipula siapa yang mau masuk penjara,” katanya. Bukankah banyak pengusaha dengan kekayaan yang melekat pada dirinya, maju jadi anggota legislatif demi tujuan melancarkan usaha dan mengembalikan modal awal saat berpolitik? ”Kalau tidak mau keluar uang, lebih baik tidak usah berpolitik, itu sudah konsekwensi dari berpolitik,” tegasnya.
Anasrun juga menegaskan usaha yang dijalankannya tidak bersinggungan dengan proyek fisik pemerintah, yang selama ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu memperkaya diri. Usaha yang dijalankannya selalu berurusan dengan pihak luar negeri, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan proyek-proyek pemerintah.
”Saya murni ingin membantu masyarakat,” ujarnya berulang-ulang kali. Sebab selama ini kata Anasrun, masyarakat hinterland selalu terpinggirkan. Bahkan keluhan mereka kerap tak pernah sampai ke pemerintah. ”Lagi pula dengan pekerjaan yang sekarang sudah makmur, mengapa mencari jalan yang penuh resiko menuju kaya,” tambah pemilik lama sebuah klub sepak bola di daerah hinterland ini.
Pembangunan di daerah hinterland di pulau dibanding dengan hinterland melekat dengan Batam sangat jauh berbeda. Infrastruktur di hinterland yang melekat dengan Batam sudah jauh lebih baik dibanding infrastruktur di pulau. Makanya pembangunan di daerah hinterland di pulau perlu diperjuangkan.
”Jika motivasi orang berpolitik adalah untuk menjadi kaya, bukan untuk beribadah itu tidak bakal lama dan tidak dipilih konstituennya,” katanya. Memang kenyataan saat ini, dalam lima tahun terakhir orang kaya baru di Indonesia, lahir dari jalur politik. ”Tapi politikus korup bukanlah jalanku,” tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan kader Partai Matahari Bangsa, Sugito. Bendahara partai ini mengatakan motivasi berpolitik adalah bukan mencari popularitas dan kekayaan. Karena motivasi yang seperti itu kurang benar. Menurut pengusaha mobil angkutan ini, motivasinya ingin maju menjadi caleg adalah ingin menjalankan tugasnya sebagai lembaga kontrol pemerintah. Kalau untuk mencari kaya dari politik menurutnya hal yang tidak terhormat. Padahal anggota dewan itu merupakan lembaga legislatif perwakilan rakyat yang terhormat.
Selama ini beberapa anggota dewan justru menjauh dari masyarakat. Setelah terpilih langsung pindah ke perumahan-perumahan elit meninggalkan konstituennya, padahal mereka dari dapil orang-orang menengah ke bawah. ”Motivasi saya tidak ingin neko-neko, anggota dewan adalah suri teladan masyarakat. Perilaku setiap hari harus memberikan citra di daerah pemilihannya,” ungkapnya.
Terjadinya korupsi di tubuh dewan karena melupakan tanggung jawabnya. ”Selaku orang muslim, harus saling ingat-mengingatkan dalam kebenaran dan harus didasari tanggung jawab yang kuat. Kalau hanya mengingatkan saja, tapi tak ada tanggung jawab maka korupsi akan terjadi,” katanya.
Sugito menambahkan kadernya juga akan mengingatkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya agar tidak melakukan hal-hal yang tak beres, setelah terpilih jadi dewan. ”Kalau kader PMB tak beres saya yang pertama ngelabrak,” tegasnya.
Sementara Nur, kader dari PBB menambahkan keikutsertaanya mencalonkan diri pada Pemilu 2009, karena ingin meluruskan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan yang mulai dikaburkan. Ia juga mengaku maju untuk menyampaikan aspirasi masyarakat agar semua pihak tidak terpinggirkan atau dilupakan. Menurutnya sebagai wakil rakyat tidak cukup dengan omong besar. Tetapi harus berani dan punya nyali mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah.
Menurutnya, anggota dewan itu adalah wakil rakyat dan yang namanya wakil rakyat harus memberi keteladanan dan menerima aspirasi masyarakat dan diteruskan kepada pihak-pihak terkait, dan tidak hanya membela golongannya saja. Tak dipungkiri sebagian oknum dewan juga memperkaya diri melalui berbagai cara, dan salah satunya bermain proyek.
“Sebagai pemuda harus melakukan revolusi santun untuk merubah keadaan ini,” katanya. Sekarang ini yang dibesar-besarkan adalah dewannya, bukan wakil rakyatnya. “Jadi orang pada lupa dengan tanggung jawab dan kewajibannya,” tambahnya. Read More.. Read more!

Siapa yang bisa menebak nasib seseorang. Misalnya saja Dameria Nadapdap. Dulu, Dameria hanya seorang aktivis gereja. Kini warga perumahan kawasan Tiban ini sudah menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Batam, setelah tak lama bergabung dengan partai tahun 2004 lalu. Melalui Partai Damai Sejahtera (PDS), Dameria kini bisa lebih bisa berekspresi melakukan tugasnya, tidak hanya sebagai aktivis gereja tetapi lebih luas mengekspresikan diri dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat. ”Dulu, saya sama sekali malah tidak kepikiran menjadi anggota dewan, tapi Tuhan punya rencana lain untuk saya,” tutur Dameria lantang.
Menurut Dameria, setelah empat tahun duduk menjadi anggota dewan ia merasakan ada perubahan dalam hidupnya. Tidak munafik, dari yang sebelumnya ibu rumah tangga, diakui Dameria ada peningkatan pada materi. Selama empat tahun duduk di DPRD Kota Batam, ia sudah memiliki penghasilan tetap. Selain peningkatan materi, ia juga merasakan adanya peningkatan status. Kaum perempuan jadi terangkat dan ternyata juga bisa berpolitik seperti kaum pria yang dominan. Dan ini jelas salah satu contoh untuk perjuangkan penyamaan gender.
”Tidak munafik, peningkatan materi itu jelas ada. Tidak berlebih tapi cukup,” katanya. Selain mengenai ekonomi, seorang anggota dewan juga mendapat prestise dan peningkatan sosial yang membuat dirinya menjadi terangkat. Terangkat tentu jika anggota dewan itu mampu bersosialisasi dengan masyarakatnya. Meski peningkatan ekonomi itu ada, namun motivasi awal berpolitik bukan mencari materi atau kaya. Tapi duduk di dewan (DPRD) bisa jadi berkat. Kalau motivasi utama mau jadi dewan hanya mencari materi maka, tidak akan ada perubahan pada negara ini.
”Menjadi anggota dewan itu ada amanah yang besar jadi, kita harus hati–hati antara keinginan kita dan keinginan untuk mewakili rakyat,” tuturnya.
Sedikit berkisah, ketika jadi caleg tahun 2004 lalu, Dameria mengaku dananya sangat terbatas. Duduk di dewan pun bukan karena kerja keras tim sukses. Karena ia sama sekali tidak pakai tim sukses. “Danaku terbatas, tapi Tuhan yang tak terbatas. Saya jadi anggota legislatif bukan karena banyaknya uangku,” katanya.
Dengan dana minim yang dikeluarkan, Dameria pun tidak ambil pusing bagaimana cara mengembalikan uang yang telah digunakan saat kampanye. ”Apalagi saya paling takut korupsi, peningkatan ekonomi, itu pasti. Namanya ibu-ibu biasa, pintar menyimpan uang,” ujar anggota Komisi IV DPRD Kota Batam ini.
Selain Dameria, Ruslan Chasbulatov adalah salah satu anggota dewan yang derajatnya terangkat. Dulu, kader PDI Perjuangan ini tinggal di rumah liar. Berkat dukungan masyarakat paling bawah, derajatnya langsung terangkat. Dengan dukungan masyarakat melalui partai PDI Perjuangan, Ruslan pun mencalonkan jadi anggota dewan. Tanpa disangka, perjalanan hidupnya pun berubah, Ruslan Chasbulatov terpilih jadi anggota dewan periode 2004-2009.
Kendati pria berperawakan sedang ini mengalami perubahan nasib, dan sudah tinggal bersama keluarganya di kawasan perumahan Anggrek Sari Batam Centre, namun Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batam ini sama sekali tidak lupa dengan konstituennya. Ia dikenal cukup akrab dengan konstituennya. Bahkan saban hari di kantornya banyak masyarakat yang menemuinya. Mulai dari menyampaikan aspirasi hingga urusan proposal. ”Kita ini diusung oleh masyarakat paling bawah dan saya lama tinggal bersama mereka di ruli. Mana mungkin bisa lupa dengan mereka,” katanya.
Peningkatan derajat itu juga diakui anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Zilzal. Kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan secara pribadi tidak menilai hidupnya berlebih. Tapi memang diakui dari segi penghasilan memang ada peningkatan dari sebelumnya, ia bekerja sebagai pekerja di perusahaan. Kendati penghasilan sebesar Rp18 juta, namun Zilzal mengaku tidak bisa menikmati seluruh gaji tersebut. “Dengan tuntutan biaya politik yang tinggi penghasilan itu impas,” katanya.
Ia merincikan penghasilan Rp18 juta sekitar 45-50 persen diserahkan untuk partai, bukan dinikmati pribadi. Hanya 50 persen saja yang bisa dinikmati dan itulah yang digunakan untuk keluarga, dan membantu orang-orang. Meski demikian Zilzal tidak lagi tinggal di rumah kontrakan kecil. Ia sudah mampu membeli rumah tipe 60 seharga Rp200 juta di kawasan Plamo Garden, Batam Centre.
Namun rumah itu dibeli bukan dari hasil “sabetan” selama duduk di dewan. Menurut pengakuannya rumah tersebut dibeli secara kredit dengan mengalokasikan uang tunjangan perumahan dewan senilai Rp8,5 juta perbulan. “Itupun empat tahun lagi (kreditnya) harus saya lunasi,” ujarnya
Zilzal juga membantah dewan itu menerima fasilitas cukup mengenakan. Kalau dibandingkan dengan buruh jelas ada perbedaan. “Saya akui itu besar dan saya sangat mensyukuri,” ungkapnya. Oleh karena itu tidak ada alasan seorang anggota dewan harus meninggikan gajinya dan sebagainya. Sekarang masalahnya adalah biaya politik yang tinggi. Dan ini adalah salah satu penyebab maka kasus-kasus sering timbul di dewan. Selain konsekwensi politik itu, anggota diminta peduli terhadap masyarakat.
Bagi sebagian anggota dewan mungkin melihat jabatan itu sebagai peluang untuk jadi kaya dan masuk untuk kekuasan. Sehingga rata-rata pemikiran masyarakat menganggap legislator hidupnya sangat glamor. Karena mayoritas perilaku dewan masih seperti itu. Apalagi banyaknya anggota dewan yang korup telah berhasil diungkap oleh KPK.
Namun tidak semuanya anggota dewan semacam itu. Toh, banyak juga anggota dewan yang hidupnya sederhana dengan mengelola uang yang diterima setiap bulan dari gaji, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi dan uang beras. ”Tapi bagi saya keuntungan memanfaatkan kekuasaan tidak ada. Saya tidak ada keluar batas-batas yang telah ditentukan,” ungkapnya.
Saat menjadi caleg, Zilzal menuturkan kekayaan yang dilaporkan cuma Rp1,3 juta. Tapi setelah selama empat tahun menjabat anggota dewan, kekayaannya bertambah. ”Kekayaan saya memang bertambah jadi Rp100 juta. Tapi saya punya utang sebesar Rp140 juta untuk kredit rumah itu,” ujarnya. Selama empat tahun menjabat, Zilzal mengaku tidak ada harta yang bertambah, selain rumah yang dibeli dengan kredit. Sebab mobil juga dia belum punya, kecuali mobil dinas dari pemerintah Kota Batam.
Para legislatif tersebut diatas adalah anggota legislatif yang terbilang sukses. Karena berawal dari kehidupan yang pas-pasan, sekarang mengalami peningkatan.
Namun bukan semua legislatif yang duduk di dewan merasa dirinya sukses dan mendapat peningkatan di bidang materi. Sebagian dari anggota dewan periode 2004-2009 mengaku selama duduk di dewan tidak ada perubahan dari segi materi, justru cenderung tidak meningkat.
”Saya pikir salah besar, kalau orang berpikiran masuk dewan itu jadi kaya. Saya sendiri biasa-biasa saja,” ujar Reinhard, anggota Komisi III DPRD Kota Batam. Ia menuturkan gaji di dewan itu sudah terperinci. Setiap angkanya juga sudah jelas ada pos pengeluarannya.
”Gaji Rp18 juta itu tidak hanya untuk pribadi. Tetapi juga dibagi untuk partai, proposal dan membantu konstituen,” katanya. Menurut Reinhard kalau mau jadi dewan baik, memang pengeluaran itu bisa lebih besar dibanding pemasukan. Kecuali menjadi anggota dewan yang punya obsesi masuk dewan ingin bermain proyek. ”Tak bisa dipungkiri dan banyak yang bermain seperti itu. Termasuk dapatkan proyek di pemerintah,” ungkapnya.
Reinhard mengaku terobsesi masuk dewan karena ingin melayani masyarakat. Ia nekad meninggalkan perusahaan yang menggaji dirinya sebulan sebesar 3.500 dolar singapura demi obsesi itu.
”Selama anggota dewan tak nambah (harta) apa-apa. Cuma sekarang ada nilai plusnya, ada kepuasan sampaikan aspirasi masyarakat, dan kebanggaan, bukan motivasinya uang. Terus terang walaupun uang tak banyak saya puas,” tutur mantan Enginering Manajer PT Boater Bulk Packaging ini.
Hal senada juga diutarakan Irlan Gusti dari anggota Komisi III DPRD Kota Batam. Ia mengatakan penghasilan dari anggota dewan jauh lebih kecil dari gaji yang diterima saat bekerja menjadi Manager Operasioanl PT Indotri dan PT Sarana Samudra Sekupang. Tapi ia bersyukur jadi anggota dewan, karena legislator asal partai Demokrat ini mengaku lebih bisa mengaktualisasikan diri kepada masyarakat.
Mantan Ketua Partai Demokrat ini juga membantah kalau pencalonannnya disebut termotivasi karena ingin cepat kaya. Menurutnya ia mencalonkan dulu karena ingin membantu masyarakat. ”Mau cepat kaya jangan jadi politikus tapi jadi pengusaha. Buktinya, selama empat tahun jadi anggota dewan, hidup saya biasa-biasa saja. Di dewan itu adalah pengabdian pada masyarakat,” ujarnya. Read More.. Read more!

Senin (7/7) lalu, 34 Parpol nasional dan enam parpol lokal Aceh berhasil lolos verifikasi faktual KPU. Parpol-parpol tersebut dipastikan akan menjadi kontestan pada Pemilu 2009 mendatang. Jumlah peserta Pemilu 2009 jauh lebih banyak dari Pemilu 2004. Bagaimana peluang perolehan kursi di DPR? Lalu bagaimana peluang partai kecil di Pemilu 2009 yang akan digelar 9 April 2009?
Wajah pengurus partai kecil maupun partai besar di daerah berseri-seri ketika tempat wadah berpolitik me­reka dinyatakan lolos verifikasi faktual kemudian diikuti dengan pencabutan no­mor urut partai baru-baru ini. Keberhasilan itu pun dirayakan para pengurus-pengurus partai di daerah dengan berbagai cara.
Misalnya, cara unik yang dilakukan Partai Matahari Bangsa (PMB). Oleh Sugito, pengurusnya yang berlatar pengusaha jasa angkutan umum bernama Bintang Kembar (Bimbar) langsung menggratiskan ongkos penumpangnya pada hari tersebut. Tentu ungkapan keceriaan pengurus pun dibalas dengan ungkapan kesenangan dan terima kasih dari masyarakat.
”Ada sepuluh bus trayek Batuaji-Jodoh yang kita gratiskan. Selain sebagai ungkapan syukur, kita juga ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat Batam yang telah mendukung kita selama ini,” ungkap Sugito sembari menjelaskan partai ini sudah mendirikan delapan kantor sebagai perwakilan cabang. ”Ini tentunya berkat dukungan masyarakat juga,” imbuhnya.
Tidak hanya PMB, Partai Patriot dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) juga melakukan hal yang sama. Partai Patriot yang diketuai Frans Panjaitan ini merayakannya, Sabtu (12/7) kemarin, dengan menggelar syukuran kecil-kecilan di kantornya di Komplek Greenland, sekaligus perayaan ulang tahunnya. ”Syukurannya sederhana saja, bertepatan hari itu hari ulang tahun saya, jadi kita rayakan sekaligus,” ungkap Frans.
Perayaan kecil-kecilan ini juga tak mau dilewatkan pengurus partai baru PPRN. Perayaan kegembiraan ini akan dihadiri pengurus dari pusat, Suryani, yang berencana mencalonkan ke DPR RI melalui pemilihan wilayah Kepri. ”Menurut kami, kemenangan ini layak untuk dirayakan tentu dengan cara kami juga,” ungkapnya.
Partai-partai lain, baik besar maupun baru juga berbuat hal yang sama. Bahkan partai besar seperti Golkar langsung me­resmikan kantor badan pemenangan pemilu (Bappilu) di Seipanas, Jumat (11/7) kemarin.
Namun kemenangan sekarang bukanlah akhir daripada semuanya. Masih banyak pekerjaan untuk sampai kepada tujuan masing-masing partai. Misalnya tampil sebagai pemenang pemilu dengan perolehan suara terbanyak dan kursi pada pemilu 2009 mendatang.
Upaya-upaya itulah yang sedang dikerjakan para pengurus masing-masing partai yang bertarung di 2009 nanti. Justru partai kecil diprediksi bakal kesulitan mendapatkan kursi di parlemen, karena banyaknya partai yang adu kekuatan politik. Partai lama dan yang relatif besar diprediksi bakal mendominasi menduduki kursi paling banyak di DPRD. Oleh karena itu, partai-partai kecil harus bekerja ekstra keras.
Beberapa partai kecil yang ditemui juga membenarkan untuk mencapai tujuan partainya harus bekerja keras. ”Itu benar, dan saya pikir tidak hanya partai kecil dan baru saja. Tetapi partai besar juga pasti bekerja keras. Karena tidak ada yang tahu kekuatan politik. Ya, kalau tidak bekerja keras tentu kekalahan di pemilu bisa saja terjadi,” ungkap Ketua DPD PPRN Kota Batam Niko Nixon Situmorang di Nagoya, Jumat (11/7) lalu.
Banyaknya partai yang bertarung bagi sebagian masyarakat membuat mereka semakin bingung. Mereka mengatakan kondisi ini bisa memungkinkan rendahnya partisipasi masyarakat pada Pemilu 2009. Seperti diketahui, pada Pemilu 2004, dari 24 parpol, hanya 16 parpol yang memperoleh kursi DPR. Kebanyakan partai-partai itu adalah partai besar.
Namun Niko Nixon membantah pada Pemilu 2009 mendatang hal itu tidak akan terjadi. Banyaknya partai tidak akan membuat masyarakat bingung, jika sejak sekarang partai yang terlibat dalam Pemilu 2009 memberi pembelajaran politik pada ma­syarakat saat kampanye nanti. Dengan demikian masyarakat bisa lebih mengerti dengan haknya dan pentingnya suara mereka untuk mendapatkan perubahan negara menjadi lebih baik.
”Terlepas nanti pilihan mereka membawa perubahan baik atau tidak. Yang jelas masyarakat telah memberikan haknya. Masyarakat juga sudah pintar, jika periode ini pilihannya tidak baik, tentu periode besok akan pilih yang lebih baik,” katanya.
Frans dari Partai Patriot juga menegaskan bahwa partainya harus bekerja keras, meskipun pada Pemilu tahun 2004 lalu telah mendudukkan beberapa kadernya di kursi DPR/DPRD di Indonesia. ”Kader kita memang belum ada duduk di DPRD Batam. Tahun ini kita harus bekerja keras untuk itu,” ungkapnya.
Ke-34 partai politik peserta pemilu terdiri dari 16 partai yang telah memenuhi syarat pasal 315 dan 316 huruf d, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu. Serta 18 partai yang lolos verfikasi faktual. Partai yang dinyatakan lolos verifikasi faktual dari 35 partai politik baru adalah partai yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Yakni perihal kepengurusan, domisili, pemenuhan 30 persen kepengurusan perempuan di tingkat DPP, dan dukungan. ”Berdasarkan penelitian KPU pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, partai yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai peserta pemilu,” kata Ketua KPU Pusat Abdul Hafiz.
Ke-18 partai baru yang lolos verifikasi faktual dan ditetapkan sebagai peserta pemilu adalah Partai Barisan Nasional, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Indoensia Sejahtera, Partai Karya Perjuangan, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Kebangkitan Nasional ulama, Partai Kedaulatan, Partai Matahari Bangsa, Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia, Partai Patriot, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Pemuda Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Pesatuan Daerah, Partai Republik Nusantara.
Sedangkan 16 partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat pasal 315 dan 316 huruf d adalah Partai Amanat Nasional, Partai Bintang Reformasi, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Karya PerjuanganBangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Pelopor, Partai Penegak Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan.
Dari segi biaya, logistik dan perebutan hati masyarakat oleh masing-masing partai mengaku mampu bersaing dalam Pemilu 2009. Seperti pengakuan partai besar maupun kecil. Diantaranya Partai besar PDI Perjuangan dan Partai Golongan Karya. ”Kita benar-benar siap baik dari segi biaya dan logistik menghadapi Pemilu 2009,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batam, Ruslan Chasbulatov, Jumat (11/7) di kantor DPRD Kota Batam.
Partai berlambang pohon beringin juga tak mau kalah dengan kekuatan politiknya. Partai Golkar mengklaim masih di hati ma­syarakat. Ketua DPC Kota Batam Zainal Abidin mengatakan pihaknya telah menyiapkan keperluan untuk bertarung di Pemilu 2009. Baik itu dari segi pendanaan saat kampanye, logistik serta badan pemenangan pemilu (Bappilu).
”Bappilu memiliki fungsi yang sangat strategis bagi partai. Dan kita sudah memilikinya sekarang untuk melakukan pendekatan-pendekatan ke masyarakat,” tuturnya usai peresmian dan pelantikan Bappilu Batam di Komplek Ruko Trikarsa Equilita, Batam Centre, Jumat (11/7).
Begitu juga dengan partai baru seperti PPRN, Partai Patriot, Partai Karya Perjuangan dan PMB dari segi pendanaan dan logistik kesiapannya sangat tidak diragukan, meski menjadi peserta baru dalam Pemilu 2009. Untuk memobilisasi seluruh logistik masing-masing partai mengaku tidak akan menemui kendala. Sebab letak kantor masing-masing partai untuk mengkoordinasikan semuanya dekat jalan-jalan besar yang aksesnya cepat.
Meski mengakui pendanaan yang kuat, namun partai-partai baru ini lebih berprinsip tidak bakal melakukan politik uang demi mendapatkan suara konstituennya di saat kampanye nanti. ”Untuk politik uang saya rasa tidak akan berhasil. Maka itu tidak akan kita lakukan,” kata Frans Panjaitan.
Menurutnya, masyarakat sudah pintar dan lebih cenderung mengelabui partai politik yang melakukan politik uang yang jorjoran. ”Mengambil duitnya tapi saat pemilihan tidak memilih partainya dan ada yang tidak memilih,” paparnya.
Dalam kampanye Pemilu 2009, Partai Patriot akan memberi pendidikan politik kepada masyarakat dan menjelaskan programnya. Terserah nantinya masyarakat memilih siapa. ”Secara politik, partai harus bertanggung jawab memberi pendidikan politik pada masyarakat. Sehingga tidak ada anggapan partai membodohi masyarakat,” kata Frans.
Niko Nixon menambahkan meski di Indonesia punya ragam partai yang berlatar belakang primordial, suku, agama dan lain-lainnya, namun masyarakat mesti harus menentukan pilihannya. Selain dari upaya partai, masyarakat juga harus aktif mengetahui hak politiknya untuk menuju perubahan Indonesia yang lebih baik.
”Lebih bagus memilih daripada tidak sama sekali karena demokrasi itu penting. Siapapun harus memberi warna bagi bangsa ini. Cara golput merupakan sikap pasrah dan tidak ingin perubahan,” paparnya. *** Read More.. Read more!

Banyaknya partai politik peserta Pemilu 2009 diyakini tidak akan memberi manfaat banyak bagi masyarakat dan justru semakin membingungkan. Ideologi dan platform yang diusung partai itu hampir sama sehingga tak dapat diharapkan mampu memberikan pilihan alternatif bagi rakyat. Apa pendapat masyarakat sebagai calon pemilih dan benarkah banyaknya parpol tidak memberi alternatif?
Ridho (30) warga Putri Hijau Sagulung mengatakan banyaknya partai yang mengusung ideologi sama, tetapi dengan jalur perjuangan berbeda-beda, membuat parpol sulit memperjuangkan aspirasi rakyat secara optimal. Sebagian besar parpol hanya mampu mengumpulkan suara dari basis masyarakatnya sendiri. Mereka tidak mampu mengumpulkan suara masyarakat secara luas.
”Saya juga masih bingung pilih yang mana. Sebab ideologi dan platform mereka hampir sama. 34 partai itu adalah pecahan dari partai-partai sebelumnya. Sebagian dari mereka hanya ganti baju dan orangnya itu juga. Tentu programnya yang lama juga. Jelas partai sekarang tidak memberi alternatif,” ungkap calon pemilih daerah Sagulung ini, Kamis (10/7).
Ia mengatakan selain tidak mampu menarik simpati rakyat, banyaknya parpol justru dapat membuat masyarakat semakin apatis. Apalagi seiring dengan kian memburuknya citra parpol di DPR dan DPRD yang sebagian anggotanya terlibat kasus korupsi. ”Dan ini mungkin yang membuat saya semakin apatis terhadap mereka. Saya juga prediksi dengan kondisi itu dapat memperkecil tingkat partisipasi pemilih melihat pemilihan sebelumnya yang sangat rendah,” katanya.
Ridho juga menilai pembentukan parpol masih didominasi kepentingan pribadi elite partai. Artinya pengurus partai baru adalah elite politik dari partai tempatnya bernaung sebelumnya. Mungkin ini penyebab wakil di DPR/DPRD tidak bisa menyetar


akan akomodasi UU terhadap hak politik rakyat dengan manfaat yang diperoleh rakyat. ”Padahal undang-undang (UU) mengakomodasi kepentingan sosial dan politik seluruh warga untuk membentuk parpol. Berapa banyak reses di daerah saya, tapi keluhan warga tak kunjung bisa diperjuangkan,” ujarnya sambil geleng-geleng kepala.
Lain dengan Amy, ibu rumah tangga mengatakan banyaknya partai merupakan hal-hal yang wajar saja. Karena menurutnya, sampai saat ini cara demokrasi di negara Indonesia masih seperti itu. Hanya saja lanjutnya, partai-partai tersebut betul-betul bisa mewakili suara rakyat. ”Jangan mementingkan pribadi saja. Karena kebanyakan yang seperti itu,” ujar anak dari sesepuh partai Golkar di luar Batam ini.
Amy bisa menerima kondisi tersebut karena melalui cara itulah nantinya Indonesia bisa seperti di Amerika Serikat, yang kini hanya ada dua partai besar, Republik dan Demokrat. ”Dulu partai di Amerika juga banyak. Ini hanya bahagian proses demokrasi. Dan Indonesia juga sempat partainya banyak lalu kembali sedikit. Tapi jadi bingung kok bisa muncul banyak lagi?” imbuhnya.
Banyaknya partai menjadi peserta pemilu di Indonesia tahun depan menurutnya adalah sebuah demokrasi yang keblablasan. Mestinya, pemerintah bisa membatasi dan mengetatkan seleksi partai agar tidak membingungkan masyarakat. Masih menurut Amy, faktor tidak mendapat kesempatan untuk naik merupakan salah satu penyebab perpecahan elite politik partai sehingga ada partai-partai baru.
”Pola pikir bangsa belum berubah. Kalau sudah duduk pasti lupa berdiri. Ini yang masih budaya di Indonesia. Sementara kadernya di bawahnya merasa sudah lebih pintar, karena tak ada kesempatan tadi akhirnya memilih membuka partai baru,” ungkapnya. Sebenarnya, munculnya partai baru justru membuat Indonesia semakin terpuruk. Sebab harus mengerus uang negara untuk partai. Ke depan ini harus jadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia.
”Lihat saja Obama dan Hillary. Mereka dari satu partai tapi tidak berseteru meski ada yang kalah. Indonesia harus belajar cepat dari proses demokrasi Amerika. Tidak harus bentuk partai baru,” tambahnya.
Delvi, pelajar dari SMK 2 Batam juga menilai banyaknya partai akan membingungkan rakyat, termasuk dirinya. Justru pelajar yang duduk di kelas tiga ini melihat bahwa pemilu nanti jelas bukan untuk memperjuangkan rakyat, namun untuk mementingkan kepentingan masing-masing partai. Juga menimbulkan konflik-konflik antar partai untuk saling menjatuhkan. ”Mending partai sedikit tapi tujuannya untuk rakyat,” katanya.
Pelajar SMA 1 Batam, Chika berpendapat partai boleh-boleh saja banyak, karena sebagai WNI memiliki hak bebas berorganisasi. Hanya saja partai harus lebih mengedepankan kualitas. ”Agar rakyat tidak hanya boneka,” katanya. Sementara mahasiswa Unrika, Rini mengaku bingung dengan banyaknya partai yang berkompetisi di 2009 nanti. Dia pun sampai sekarang belum tahu mana partai yang mendengarkan suara rakyat. ”Sebab selama ini mereka hanya ngomong doang,” katanya yang belum bisa menentukan sikap ikut memilih atau tidak.
Lain halnya dengan Awang pengojek di Batam Centre yang mengaku telah bisa menentukan kemana pilihannya. Ia mengaku akan menjatuhkan pilihannya kepada yang benar-benar memperhatikan nasibnya. Hanya saja Awang tidak mau menyebut nama partai yang dimaksud. ”Kalau saya kasih tahu berarti tidak rahasia lagi dan bukan pemilu namanya,” ujarnya sembari ber­canda. Read More.. Read more!

Sebahagian dari 18 partai baru yang lolos jadi peserta pemilu menilai bahwa partai besar bukanlah sebuah kompetitor mereka. Bahkan bagi partai kecil lainnya, partai besar justru sama dengan mereka karena melihat banyaknya partai yang akan meramaikan pesta demokrasi tahun 2009 mendatang. ”Kami tidak pernah merasa mereka sebagai kompetitor,” tutur Ketua DPD Partai PPRN Kota Batam, Niko Nixon Situmorang.
Niko mengatakan, masyarakat sudah lebih jeli melihat figur di satu partai. Karena sekarang banyak partai baru tapi pengurusnya masih orang lama. Dengan figurnya, PPRN merasa yakin dan siap untuk berkompetisi dengan partai-partai besar tersebut.
Selain menjual figur, PPRN juga menyiapkan strategi mentaut hati rakyat. Kampanye 8 bulan tertutup dan 3 bulan terbuka akan mereka manfaatkan menjelaskan buat apa sebenarnya partai nomor urut 04 ini harus ikut andil dalam pesta demokrasi ini. ”Yang jelas kesempatan kita banyak, menjelaskan politik itu pada masyarakat,” imbuhnya.
Turun langsung menemui ma-syarakat akan dilakukan PPRN. Cara ini masih mujarab meraih hati pemilih. PPRN juga memilih caleg-caleg muda. ”PPRN juga buat kesepakatan (MoU) antara calon legislatif, masya­rakat dan partai untuk meyakinkan konstituen kita,” katanya sembari mengakuo target minimal mereka meraih empat kursi.
Sementara bagi partai Patriot sendiri menilai partai yang besar itu tidak ada melihat banyaknya partai politik sekarang. ”Saya merasa tak ada partai besar sekarang ini. Karena partai besar dulu sudah terpecah belah,” katanya sembari menyebut beberapa nama partai besar.
Melihat hal ini, partai baru mempunyai peluang yang bagus untuk berkiprah di kancah politik nasional maupun daerah. ”Kita optimis tahun ini, karena orang lebih melihat figur, bukan lagi partainya,” katanya.
Masyarakat sudah melihat hasil kinerja dari partai yang meng­klaim dirinya besar. Maka dari itu masyarakat sudah pintar menentukan pilihannya. ”Kalau tidak golput, ya pilih partai kecil,” kata Fran Panjaitan, Ketua DPC Partai Patriot Kota Batam.
Bentuk kesungguhan caleg diuji dengan kesepakatan. ”Jika tidak memperhatikan konstituennya siap-siap saja di PAW,” tegasnya. Caleg juga harus dari daerah pemilihan. “Agar aspirasi warganya bisa didengar langsung,” katanya.
Namun Ketua DPC PDIP Perjuangan Kota Batam Ruslan Casbulatov mengaku tidak takut dengan banyaknya partai baru karena secara politik PDI Perjuangan sudah siap. ”Partai-partai baru itu kan orang yang tak konsisten dengan visi dan misinya dan mestinya malu,” katanya.
Sekarang ini PDI Perjuangan akan menyebarkan 6.000 kadernya untuk mengawasi partai-partai yang berkampanye di tempat ibadah. ”Ini adalah salah satu strategi kita mencapai kemenangan, karena dilarang berpolitik di tempat ibadah. Dengan motto ‘kerakyatan adalah roh kami’ partai wong cilik jelas serius membawa aspirasi orang-orang kecil.
Bagi partai Golkar Pemilu 2009 memang cukup berat. Maka itu jauh-jauh hari mereka membuat strategi yang solid. Seperti membentuk tim Bappilu lebih awal untuk mengevaluasi setiap kinerja mereka. Golkar juga lakukan strategi di internal. Serta membentuk kelompok kerja (Pokker) hingga tingkat ke kelurahan. ”Persaingan ketat ini sedang kita coba antisipasi sejak sekarang,” katanya. Read More.. Read more!

Sejumlah kalangan masih meragukan kesiapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Batam menghadapi Pemilu 2009. Hal ini terkait selain banyaknya partai yang bertarung, yaitu sebanyak 34 partai politik, juga belum terbentuknya seperti pengawas pemilu (Panwas) Kota Batam. Benarkah KPUD Batam belum siap?
Kamis (11/7) sore, Ketua KPUD Kota Batam Hendriyanto baru saja pulang dari pertemuan unsur muspida plus dengan KPUD di Restaurant Sanur Batam Centre. Mereka baru selesai membicarakan tentang persiapan menghadapi Pemilu 2009. Angggota KPU Kota Batam yang hadir lengkap juga secara rinci menjelaskan tahapan pemilu yang telah dilakukan KPU Batam. Tidak hanya KPUD, tapi juga pengamanannya di darat maupun di laut dan lain sebagainya.
”Jika meragukan kami sedini ini, saya pikir tidak tepat. Satu persatu pekerjaan sudah kami selesaikan. Dan menyusul pekerjaan lainnya. Tentu semua itu bukan pekerjaan yang mudah,” ujar mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia di Batam ini.
Saat ini KPU Kota Batam melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan merekrut 1.200 orang anggota Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP). Pemutakhiran data pemilih, katanya bertujuan untuk memastikan jumlah pemilih yang ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). “Juga mengantisipasi golput,” katanya.
Meminimalisir kesalahan data, PPDP direkrut dari tingkat RT/RW. Setiap petugas PPDP yang bertugas satu bulan 16 Juli-16 Agustus ini bisa mengecek data 200-500 orang. Dari pekerjaan itu mereka mendapat honor. Dari setiap data yang diperoleh PPDP ini akan menjadi DPS yang kemudian ditetapkan jadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Meski PPDP ujung tombak Pemilu 2009, namun peran parpol juga ada melihat ke Kelurahan, konstituennya sudah terdaftar atau belum. ”Parpol juga harus proaktif. Apa guna kader banyak, kalau tak terdaftar,” ujarnya. Masyarakat Batam juga diminta dapat mengecek ke Kelurahan, apakah sudah terdaftar atau belum.
Sejauh ini menurut Hendriyanto, pekerjaan mereka belum ada terkendala karena proses masih lancar. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Sekretariat untuk dukungan budgeting, transportas, komputer dan lainnya sudah di fasilitasi. Soal dana juga tidak ada kendala, karena sudah ditangani oleh KPU pusat. ”Sampai saat ini dengan fasilitas dan dana, tidak ada masalah untuk itu,” katanya.
Ke depan, pihaknya akan lebih banyak melakukan sosialisasi bagaimana kampanye selama sembilan bulan lamanya berjalan baik dan tidak terjadi gesekan. ”Kita perlu perubahan, kesuksesan dan bukan untuk kepentingan politik,” katanya. Mengenai logistik, mantan wartawan ini menjelaskan masih terlalu dini membicarakan itu sekarang.
Koordinasi dengan instansi lain harus diutamakan dulu untuk titik awal. Misal pengamanan logistik seperti surat suara, kotak suara, tinta dan lainnya bagaimana. ”Kapoltabes dan Danlanal Batam sudah siap mendukung distribusi logistik pemilu sampai ke pulau-pulau,” tuturnya.
Terkait Panwaslu, Hendriyanto memang mengakui belum terbentuk. Sampai saat ini masih dalam seleksi. Keberadaan Panwaslu Kota Batam sangat penting. Sebab jika Panwaslu terbentuk kerja KPUD juga terbantu. Read More.. Read more!

Reynold (30) warga Sagulung mengaku tidak perlu repot-repot memikirkan ketiga anaknya yang belum memiliki akta lahir. Sebab, dalam sekejab ketiga anaknya itu akan mempunyai akte tanpa perlu repot-repot ke kantor pencatatan sipil, dinas kependudukan. Ia berpikir demikian karena beberapa rekannya telah berhasil mengurus akte lahir tak lebih dari dua minggu saja.
Dikatakannya, biaya yang dikeluarkannya juga tidak begitu besar untuk mendapatkan satu akta lahir. ”Paling sekitar Rp150 ribu per satu buah akta kelahiran. Kita tidak repot, tak habis waktu dan tak bosan menunggu, nyaman lagi. Saya, orangnya tidak sabaran. Lagian kita kerja. Daripada repot nanti lewat calo saja,” ungkapnya, Jumat di Sagulung.
Tulisan imbauan larangan jangan menggunakan jasa calo di kantor Disduk itupun seakan tidak berarti. Tulisan itu jadi sebatas hiasan dinding belaka. Profesi calo atau sekarang lebih akrab disebut biro jasa itu selalu bisa hidup. Karena keduanya saling membutuhkan. Tapi bagi sebagian orang hal ini sangat tidak bisa ditolerir. Apalagi saat oknum pegawai turut bermain dalam lingkaran biro jasa ini. Yaitu dengan menjual kekuasaannya. Lantas bagaimana biro jasa yang mencari nafkah di Disduk Batam? Biro jasa di Disduk memang tergolong makmur.
Knapa tidak? Misalkan saja untuk pengurusan akta kelahiran. Meski pemerintah menggratiskan pengurusannya selama setahun, tak banyak orang yang mau mengurusnya sendiri. Pengurusan bukti identitas pribadi justru diserahkan kepada biro jasa. Masyarakat mampu mengeluarkan materi membayar yang gratis, karena tak mau repot.
Peluang inilah yang dimanfaatkan biro jasa tadi. Apalagi pegawai bisa diajak biro jasa bekerjasama. Seperti mendahulukan urusan biro jasa daripada publik. Atau jalur pengurusan biro jasa lebih cepat dibanding jalur resmi. Tapi Muhammad Jamil, Kepala Bidang Catatan Sipil, Dinas Kependudukan Pemko Batam membantah ada permainan itu dalam pengurusan apapun di Disduk. ”Sama kok, tidak ada bedanya,” elaknya.
Justru M Jamil merasa heran mengapa masyarakat masih mau menggunakan biro jasa untuk pengurusan yang gratis. ”Di kasih gratis, masyarakat masih mengurus pembuatan akte lahir lewat biro jasa,” katanya. Padahal kata Jamil, pelayanan pembuatan akta kelahiran oleh pegawai tidak ada dipersulit. Jalur pengurusan juga jelas. Jalur resmi pengurusan akta kelahiran seperti berikut.
Terkait lama waktu pengurusannya, kata Jamil, umumnya sekitar 14 hari sudah selesai. Tapi melihat membludaknya pengurusan akta sehingga waktu 14 hari tidak cukup. Apalagi jumlah pegawai tidak memadai. Komputer yang digunakan juga sudah ketinggalan jaman. Bahkan karena tidak mampu menampung data, komputer di dinas kependudukan sering hang. ”Pemohon mencapai 25.000 orang, petugas kita kurang, dan komputer kita sering hang, sekarang kita butuh waktu sekitar dua bulan selesaikan berkas,” kata Jamil.
Meski menilai biro jasa itu sama seperti calo, tapi Jamil mengatakan kegiatan mereka seperti-nya jadi resmi. Karena pemerintah juga melegalkan keberadaan biro jasa melalui izin yang diberikan. “Jadi itu hal yang wajar jika biro jasa ada di setiap kantor pelayanan berhubungan dengan publik,” katanya. Hanya setiap pengurusan menggunakan biro jasa harus melampirkan surat kuasa dari pemohon. ”Tanpa surat kuasa kita tidak proses,” katanya. Read More.. Read more!

Agar Data Base Batam Akurat
Pemkot Batam memberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran bagi warganya yang terlambat memproses, tanpa melalui penetapan Pengadilan Negeri. Dispensasi tersebut diberikan selama setahun terhitung sejak 30 Juni 2007.
”Dispensasi dikeluarkan berdasarkan Keputusan Wali Kota. Dispensasi tersebut berlaku bagi warga yang lahir sebelum diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.” ujar Kepala Bidang Akte Catatan Sipil, Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Disduk Batam, Muhammad Jamil.
Pemberlakuan dispensasi tersebut, kata Kepala Bidang Catatan Sipil, diperuntukkan bagi yang akan membuat akte kelahiran istimewa, yaitu yang pencatatannya sudah melampaui batas setahun sejak tanggal kelahiran. Setiap penerima dispensasi tidak dikenakan retribusi alias gratis. Dalam rangka tertib administrasi pencatatan kelahiran, bagi warga negara Indonesia yang lahir dan pencatatannya terlambat sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pemkot Batam memberikan dispensasi pelayanan akte kelahiran dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.
Informasi dispensasi ini, kata Jamil sudah disosialisasikan melalui kelurahan-kelurahan di Kota Batam. Sebab, jika UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sudah diberlakukan, tentunya bagi yang akan membuat akte kelahiran istimewa, harus melalui pencatatan Pengadilan Negeri lebih dahulu. ”Selanjutnya, setelah penetapannya dikeluarkan oleh pengadilan, kutipannya bisa diproses oleh Pemkot Batam,” katanya.
Menurut Jamil, dalam Undang Undang No 23 tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, yang disahkan tanggal 29 Desember 2006 oleh Presiden RI, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, pada Bab V tentang Pencatatan Sipil, menjelaskan : Pada paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Indonesia, Pasal 27 ayat (1) : Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.
Pada Paragraf 4 mengenai Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu, Pasal 32, Ayat (1) : Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan 1 tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan kepala instansi pelaksana setempat. Ayat (2) : Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
Berdasarkan data yang ada, kata Kepala Bidang Catatan Sipil, hingga Juni 2007 lalu Pemkot Batam sudah melayani pembuatan akte kelahiran sebanyak 16.467 buah. Di tahun 2008 periode sampai Juni sudah melebihi target yang ditentukan sebesar 25.000 buah. Permohonan yang masuk sampai saat ini sudah mencapai 45.000 lembar.
Menurut Jamil tujuan dispensasi itu juga untuk mewujudkan seluruh masyarakat Batam memiliki akte kelahiran. Disamping pemerintah ingin dapat data base kependudukan yang manfaatnya sangat berkaitan dengan sektor lain. Seperti mengetahui jumlah masyarakat atau masyarakat miskin.
Dengan data ini nantinya pemerintah lebih mudah mendistribusikan sejumlah kebutuhan pokok seperti minyak tanah, beras, dan sembako lainnya bagi masyarakat miskin. ”Kalau data rapi kan tak ada masalah,” katanya.
Tidak hanya itu, contoh kasus, kata Jamil, kejadian Natuna Sea. Sejumlah nelayan dirugikan akibat limbah mencemari laut. Tapi sayangnya nelayan terkendala mengklaim ganti rugi karena tidak memiliki bukti identitas. ”Mereka tak bisa membuktikan mereka nelayan sebab bukti identitas KTP dan akte lahir tidak ada,” ujar mantan Lurah Sagulung ini.
Meski gratisan, namun masihsaja warga menganggap pencatatan akte kelahiran tidak lebih dari


sebatas teknis pencatatan administrasi. Buktinya masih banyak warga yang belum mengurus. Menurut Jamil setiap hari itu nyaris seribuan bayi yang lahir. Sementara data pemohon yang ada di disduk tidak mencapai seribuan. Berikut data anak yang aktenya diurus, pada bulan Mei 2008 hanya 981 orang, April sebanyak 748 orang, Maret sebanyak 650 orang, Februari sebanyak 617 orang dan Januari sebanyak 858 orang. “Setiap bulannya masih banyak yang kurang dari seribuan,” katanya.
Ada beberapa alasan mengapa masih begitu banyak anak Indonesia yang kelahirannya tak dicatatkan. Yaitu mengentengkan permasalahan karena biaya murah di pengadilan dan gratis di Disduk. “Tidak repot kok mengurusnya, sekalian saja nanti semua (tiga anaknya) diurus,” kata , Reynold warga Sagulung, ayah tiga anak yang belum mempunyai akte lahir.
Terkait denda administrasi sebesar Rp1 juta dan sanksi lain yang disebut, kata Muhammad Jamil, sampai saat ini pemerintah belum bisa menerapkannya. Sebab peraturan daerah (perda) belum mengaturnya. Perda No 2 tahun 2002 tentang kependudukan juga saat ini masih dalam tahap revisi. ”Jadi sanksi belum bisa diterapkan sepanjang belum ada aturan daerah mengatur. Nantinya sanksi denda itu fluktuatif tergantung daerahnya bisa Rp0 sampai Rp1 juta (yang terlewat 1 tahun),” tuturnya.
Akte kelahiran adalah hak asasi anak yang harus dijamin oleh negara. Tapi masyarakat juga harus mengerti akan urgensi akte kelahiran. Pencatatan kelahiran begitu penting karena melalui pencatatan itulah ada pengakuan atas identitas keberadaan anak. Seorang anak yang memiliki identitas berarti memiliki nilai hukum, sosial, dan ekonomi, serta politik.
Juga terhindar dari sejumlah risiko bagi anak yang hidup tanpa bukti identitas. Antara lain pemalsuan identitas, ketidakpastian status kewarganegaraan, dan kehilangan hak atas jaminan perlindungan dan partisipasi politik. Terjadinya perdagangan anak, buruh anak, adopsi ilegal adalah praktik pelanggaran HAM yang berawal dan tidak tercatatnya kelahiran anak tersebut. Read More.. Read more!

Hari Terakhir Dispensasi
Membludak

SENIN (30/6) siang suhu di kantor Dinas Kependudukan Kota Batam lumayan panas. Mesin penyejuk ruangan pelayanan pencatatan sipil pun tak kuat menurunkan suhu panas di ruangan itu. Hari itu, ratusan warga berdesakan ingin masuk ke gedung tersebut. Bercampur keringat menambah suasana siang itu semakin tidak nyaman. Maklum, hari itu adalah batas akhir dispensasi pelayanan gratis akte lahir tanpa vonis pe-ngadilan. Eva Susanti (36) adalah salah satu dari ratusan orangtua yang ingin mendapatkan hak legalitas untuk anaknya.
Ibu bertubuh kurus ini, bahkan sampai tidak memedulikan keringat yang bercucuran di wajahnya, demi permohonannya agar dapat di proses hari itu. Sayang, upaya Eva Susanti tidak berhasil mendapatkan akte tanpa vonis pengadilan, karena permohonannya masuk terlambat. Terpaksa Eva pun mendaftarkan untuk vonis penetapan anaknya di Pengadilan Negeri, Jumat (5/7) kemarin.
Alangkah sibuknya Eva saat itu menyusun berkas ketiga anaknya. Bahkan saking banyak-nya yang mau disusun, ia kelihatan bingung. Eva memang tidak dapat menikmati pelayanan gratis itu karena mengurusnya menjelang masa dispensasi habis. Eva, warga Tiban Lama terpaksa harus bersabar menunggu panggilan sidang untuk penetapan anaknya itu. Selama ini, Eva tidak bisa mengurus akte anaknya karena sibuk jagain anak di rumah. Sedang suaminya sibuk bekerja dan selalu pulang malam.
Eva mengaku baru sibuk mengurus akte lahir sekarang-sekarang ini, menyusul anaknya mau masuk sekolah. ”Pihak sekolah minta akte kelahiran. Makanya saya mengurusnya cepat-cepat,” ungkapnya.
Lain Eva, lain Sony warga Villa Mukakuning, Sagulung. Ayah dua anak ini mengaku kedua anaknya telah mempunyai akte lahir. ”Saya langsung mengurusnya dua minggu setelah lahir,” ujarnya. Menurutnya, akte lahir itu begitu penting saat anaknya mau masuk sekolah nanti. Juga hemat biaya karena gratis bagi usia anak usia 0-60 hari. ”Saat daftar anak sekolah nanti kita tidak repot lagi,” ungkapnya.
Belum banyak yang berpikir seperti Sony, menilai pentingnya akte lahir. Sebab sampai sekarang masih banyak orangtua yang anaknya belum memiliki akte lahir. Bahkan di komplek perumahan Villa Mukakuning masih ada beberapa anak yang kelahirannya belum dicatatkan kepada negara.
Rentang pengurusan gratis yang cukup lama, ternyata tidak membuat warga juga sadar akan pentingnya akte keahiran tersebut. Buktinya, ribuan warga baru terlihat sibuk mengurus akte lahir setelah masa berlakunya habis pada 30 Juni lalu, dan menjelang penerimaan siswa baru (PSB).
Sekilas tentang riwayat pencatatan sipil mulanya ada di Hindia Belanda yang dilaksanakan oleh (Pendeta) Gereja. Pada arsip nasional tercatat arsip-arsip gereja yang berkaitan dengan kelahiran, pernikahan dan naturalisatie. Dari tahun 1623 hingga 1866 berasal dari beberapa daerah seperti Jawa, Semarang, Pasuruan, Surabaya, Makasar, Ternate, Ambon, Banjarmasin, Menado dan Timor.
Berdasarkan data arsip tertua pencatatan sipil di Batavia dilaksanakan oleh pemerintah yakni Burgerlijkstand (BS) tahun 1829. Waktu berjalan, tahun berganti, peraturan pencatatan sipil pun berkembang. Terakhir muncul UU No 23 Tahun 2006 yang bertujuan meningkatkan kebutuhan data penduduk untuk meningkatkan kualita perencanaan pembangunan di berbagai sektor.

Jangan Anggap Enteng
Sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan kovensi internasional hak sipil dan politik, pencatatan kelahiran merupakan hak asasi manusia. Sebab akte kelahiran, adalah catatan otentik yang berisi catatan lengkap mengenai kelahiran seseorang. Atau sederhananya, akte kelahiran adalah identitas dini yang dimiliki oleh manusia guna menjelaskan keberadaannya, asal usulnya dan akar kekerabatannya dalam tatanan sosial masyarakat.
Bahkan, akte kelahiran adalah referensi awal sebelum anak memperoleh beberapa jenis sertifikasi lainya, seperti ijasah SD, SMP terus ke jenjang berikutnya.
Esensi dan fungsi akte kelahiran adalah untuk menunjukkan keberadaan dan domisili seseorang. Selain sebagai identitas diri, akte kelahiran juga menunjukkan hubungan seseorang dengan negara.
Namun yang menjadi permasalahan di Indonesia adalah cara pandang sebagian orang yang melihat masalah pencatatan kelahiran sebagai hanya teknis administrasi kependudukan semata.
”Attitude (perilaku) sebagian orang Indonesia menganggap pencatatan kelahiran ini masih sepele. Ini yang me-nyebabkan masih banyak yang belum memiliki akte lahir,” tutur Kepala Bidang Akte Catatan Sipil, Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kota Batam Muhammad Jamil S Sos, di kantornya, Kamis (4/7).
Menurut Muhammad Jamil, cara pandang seperti itu tidak melihat lebih jauh seseorang eksis secara legal atau tidak. Padahal status legal seseorang diperoleh dengan dicatatkannya seorang yang baru dilahirkan kepada negara. Sehingga, akte kelahiran menunjukkan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukkan kewarganegaraan seseorang.
Memang di beberapa daerah di Indonesia, praktik menyimpang masih kerap terjadi. Untuk mengurus akte kelahiran saja harus menunjukkan KTP terlebih dahulu. Padahal jelas-jelas alur seperti ini salah. Seharusnya untuk mendapatkan KTP, seseorang harus mempunyai status legal terlebih dahulu yang dibuktikan melalui akte kelahiran. Seperti di Thailand, warganya tidak bakalan bisa mengurus KTP sebelum bisa menunjukkan akte kelahiran terlebih dahulu.
Mengapa di Indonesia hal ini bisa terjadi? Jawabannya, menurut Muhammad Jamil terletak pada persepsi warga bangsa Indonesia menilai pencatatan kelahiran itu sendiri. Semestinya, warga harus memandang pencatatan kelahiran itu sebagai manifestasi dari hak asasi manusia. Karenanya, wajib bagi orangtua mengurus, membesarkan, mendidik, dan mengayomi anak sejak ia dilahirkan sampai dewasa.
Soalnya akte kelahiran memberi status hukum yang jelas tentang asal-usul seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini pemerintah juga berkewajiban memberikan perlindungan, pengakuan serta pemenuhan status pribadi dan hukum terhadap seseorang anak. Baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri sejak ia dilahirkan, berupa identitas diri bagi setiap anak dengan pemberian akte kelahiran.
Karena pencatatan kelahiran adalah hak paling dasar yang wajib dimiliki setiap anak. Maka dari itu, untuk mewujudkannya hak-hak sipil tersebut pun dilindungi melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Di UU tersebut ditulis penerbitan akte kelahiran merupakan tanggung jawab pemerintah serta dilaksanakan sampai tingkat paling bawah, yaitu desa/kelurahan, tanpa dipungut biaya atau gratis. Merujuk aturan tersebut, pengurusan akte kelahiran pun di sejumlah daerah digratiskan. Bahkan di Batam memberikan dispensasi selama setahun (Juni 2007 hingga Juni 2008) tanpa batas usia dan tanpa vonis pengadilan. *** Read More.. Read more!

Operasi caesar yang namanya diambil dari nama kaisar Romawi yang lahir dengan pembedahan, Julius Caesar, ini kian jadi gaya hidup. Padahal, semula operasi ini hanyalah alternatif untuk menyelamatkan nyawa sang ibu.
Asmaria (30), seorang ibu yang baru melahirkan buah hatinya di Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB), Rabu (25/6) lalu, tidak menduga harus melahirkan anak keduanya melalui proses caesar. Ia mengaku deg-degan, meski caesar bukan pengalaman pertama baginya. Padahal, Asmaria ingin persalinan anak keduanya itu normal.
Beda dengan Asmaria, tak sedikit juga para ibu yang memilih persalinan melalui operasi ini dengan alasan tak tahan sakit atau ingin menyesuaikan hari dan tanggal kelahiran. Harus diakui, banyak wanita yang merasa khawatir harus menjalani persalinan normal hanya karena sering mendengar cerita orang lain mengenai rasa sakit yang amat sangat pada proses persalinan.
Padahal, di ujung cerita biasanya orang tersebut mengatakan merasa lega dan bahagia begitu buah hatinya lahir. Rasa sakit yang mendera sebelumnya tidak terasa lagi begitu mendengar tangisan si kecil. Pada kehamilan normal, artinya tidak ada keluhan apa pun, persalinan normal dianggap yang terbaik.
Pada bagian lain, cerita yang sering ”tertangkap” oleh para wanita bahwa persalinan dengan operasi caesar konon bisa lebih cepat dan proses persalinan bisa tetap diikuti oleh si pasien. Dengan operasi, ibu yang akan melahirkan tidak merasakan sakitnya saat kontraksi, pinggang pegal-pegal, perut mules dan lainnya. Yang jelas dengan operasi tidak merasakan sakit, hanya setelahnya saja merasakan perihnya bekas jahitan.
Mereka lalu menangkap bagian yang menyenangkan dari cerita ini tanpa disertai pengetahuan mengenai rasa sakit yang lama, berbagai risiko yang dapat timbul akibat operasi, maupun proses pemulihan pasca operasi yang lama. Dengan sosialisasi “keliru” semacam itu, ditambah dengan semakin banyaknya wanita muda yang menjalani operasi caesar, seolah-olah operasi menjadi jalan keluarnya.
Menurut dr Adriyanti SpOG, operasi caesar (c-section) adalah pembedahan yang dilakukan untuk mengeluarkan bayi. Lokasi sayatan terletak di antara area perut (laparotomi) dan rahim (histerotomi). Panjang sayatan operasi caesar 8-10 cm. ”Ada dua jenis sayatan yang diterapkan. Yakni, sayatan horizontal dan vertikal,” ujarnya.
Posisi sayatan horizontal (pfannenstiel) 2 cm di atas tulang pubis (kemaluan) dengan jarak dari kanan dan kiri masing-masing 5 cm. Posisi sayatan vertikal berada 2 cm di bawah pusar, memanjang ke bawah hingga sekitar 2-3 cm dari tulang pubis. Dari segi estetika, sayatan horizontal dianggap lebih baik. Posisinya yang mendatar memungkinkan bekas sayatan disembunyikan di balik celana dalam. Penyembuhannya juga lebih bagus karena posisinya sesuai dengan garis perut. Beda dengan sayatan vertikal yang akan terlihat saat perut terbuka. Setelah sembuh pun, bekas operasi bisa terlihat.
Masih menurut Adriyanti, operasi caesar dilakukan karena alasan medis tertentu yaitu persalinan normal tidak bisa dilaksanakan. ”Operasi caesar adalah pintu alternatif, jika persalinan normal membahayakan nyawa si ibu dan anak,” kata Adriyanti.
Kondisi inilah yang dialami Asmaria. Posisi bayi dalam kandungan tak bagus alias sungsang. Jalan bayi juga terhalang oleh ari-ari (plasenta previa). Sehingga jika dipaksakan melahirkan normal bisa berakibat fatal pada si bayi dan ibu.
Adriyanti menjelaskan alasan lain mengapa operasi caesar yang diartikan suatu tindakan melahirkan bayi melalui perut atau dengan kata lain, proses melahirkan bayi ini tidak melalui jalan lahir biasa (vagina) bisa terjadi? Yakni karena pinggul ibunya sempit, dan bayinya besar (tidak sesuai dengan proporsi tubuh ibu). Bisa juga operasi caesar dilakukan karena gawat janin, cirinya denyut jantungnya lemah, kondisi bayinya tidak baik karena kelamaan di dalam, air ketubannya habis atau trauma karena proses persalinan yang lama, sementara pembukaan tak maju-maju.
Dokter spesialis kandungan dan kebidanan itu juga menyebutkan operasi dilakukan karena proporsi panggul dan kepala bayi yang tidak pas, sehingga persalinan macet (CPD atau cephalo pelvic disproportion), terjadi kegawatan pada bayi, misalnya kekurangan oksigen. Fungsi plasenta yang tidak terlalu bagus karena lewat batas waktu atau ada penyakit tertentu.
Kondisi kepala bayi jauh lebih besar dari ukuran normal atau disebut hidrosefalus, detak jantung janin melambat (fetal distres), herpes genital, ruam kulit yang disebabkan oleh virus yang menyerang alat kelamin dan penyakit tekanan darah tinggi (hipertensi) yang tidak memungkinkan dilahirkan normal, umumnya termasuk indikasi caesar. Demikian pula, kondisi ibu-ibu yang mengalami masalah kesehatan.
”Namun, ada juga ibu-ibu yang hamil normal berharap melahirkan secara caesar,” lanjut Adriyanti. Biasanya, mereka memutuskan operasi caesar lantaran beranggapan bisa menghindari ketegangan dan rasa sakit bila dioperasi. “Padahal, tidak selalu demikian,” ujar ibu dua anak ini. .*** Read More.. Read more!

Bedah caesar atau operasi caesar belakangan ini menjadi tren karena tidak perlu merasakan sakit dan prosesnya cepat. Namun bedah caesar umumnya dilakukan ketika proses persalinan normal melalui vagina tidak memungkinkan karena berisiko pada komplikasi medis lainnya. Seperti pengalaman Asmaria (38).
Asmaria berbaring di atas ranjang di salah satu kamar ruang perawatan Mawar di ruang Kebidanan Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB) Sekupang, Jumat (27/6) siang. Wajah warga Taman Yasmin Bandara, Batam Centre, ini masih kuyu dan kelelahan. Pasalnya ia baru saja melahirkan melalui operasi caesar, Rabu (25/6), sehingga perlu istirahat.
Bayi yang baru dilahirkannya sekitar pukul 13.30 WIB itu tidur pulas di ranjang kecil di samping tempat tidur Asmaria. Bayi laki-laki yang belum diberi nama itu adalah anak kedua istri Amri Nasution (38). Anak pertama Asmaria, Asmarini (3) juga lahir melalui operasi. Jadi ini adalah pengalaman kedua Asmaria melahirkan melalui operasi caesar.
Menurut Asmaria, ia terpaksa melahirkan melalui proses operasi caesar karena alasan klinis. Ketika hendak melahirkan anak pertamanya tiga tahun silam, dokter melihat posisi bayi dalam kandungannya tidak bagus.
”Kadang melintang, kadang sungsang. Mungkin karena pinggul saya kecil,’’ kata Asmaria ketika ditemui di ruang perawatan Mawar RSOB, Jumat siang. Begitu pun saat hendak melahirkan bayi keduanya, dokter yang menanganinya, dr Adriyanti SpOG melihat adanya kesulitan untuk melahirkan secara normal. Jalan keluar bayi, terhalang ari-ari. Karena alasan klinis akhirnya proses kelahiran bayi kedua, Rabu (25/6), dilakukan melalui operasi caesar.
Lalu bagaimana perasaan Asmarani saat melahirkan melalui operasi caesar itu? Wanita ini mengungkapkan tetap saja tegang meski tidak merasakan sakit dan merupakan pengalaman kedua. ”Namanya menghadapi operasi pasti tegang. Takut terjadi apa-apa, karena faktor usia dan kondisi tidak fit’’ ungkapnya sembari tersenyum.
Ia menuturkan, menjalani operasi caesar tidak membutuhkan waktu yang lama. Justru saat menunggu giliran operasi yang lama. Ibu dari Asmarini ini mengungkapkan, ia mulai masuk ruang operasi pukul 11.00 WIB. Namun operasi baru dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB.
Saat operasi mulai dilakukan ia dibius lokal sehingga tetap sadar. Ia tidak melihat dokter bekerja karena terhalang kain. Tapi ia merasakan saat dokter mulai membedah perut dan rahimnya. ”Saya tahu dan terasa saat dibedah. Tidak ada rasa sakit,’’ bebernya.
Malah ia sempat terlena dan keenakan karena hembusan angin pendingin udara di ruang operasi. Di tengah-tengah dokter melakukan operasi ia setengah sadar, istilahnya tidur-tidur ayam. Namun ia tersadar penuh lagi ketika bayinya ditarik keluar dan rahimnya dan menangis untuk pertama kalinya. ”Saya dengar anak saya menangis,’’ ujarnya sambil tersenyum.
Usai anaknya lahir, Asmarani masih dalam pengaruh bius. Sementara dokter melanjutkan mengeluarkan ari-ari. Membersihkan rahimnya dan menjahitnya kembali serta menutup perutnya yang tadi dibedah. ”Terasa saat dijahit, tapi tidak sakit,’’ katanya lagi.
Meski tidak merasakan sakit melahirkan seperti yang dirasakan wanita yang melahirkan secara normal, namun Asmaria tak ingin melahirkan lagi. Selain faktor usia, ia juga khawatir jika harus melahirkan lagi melalui operasi caesar. Karena itu kandungannya pun disterilkan usai melahirkan anak keduanya itu.
Lain Asmaria, lain pula Carlien Kamba yang menjalani persalinan normal dan caesar. Jika Asmaria (38) harus menjalani persalinan dua anaknya melalui operasi caesar, Carlien Kamba (28) merasakan persalinan tiga anaknya melalui persalinan normal dan operasi caesar. Anak pertamanya lahir melalui persalinan normal, sementara anak kedua dan ketiga harus melalui operasi caesar.
Wanita asal Tana Toraja, Sulawesi Selatan, ini harus melahirkan anak keduanya dengan operasi caesar karena alasan klinis. Saat hendak melahirkan, jalan keluar bayi terhalang ari-ari. Sementara alasan menjalani operasi caesar pada persalinan anak ketiga karena pertimbangan jarak antara anak kedua dan ketiga sangat dekat, yakni sebelas bulan. ”Karena jarak kelahiran sangat dekat jadi sangat berisiko untuk melahirkan secara normal. Kalau mau melahirkan normal, jaraknya paling tidak dua tahun,’’ ungkap Carlien.
Namun dibandingkan melahirkan secara normal dari pada melalui operasi caesar, Carlien mengaku lebih memilih secara normal. Persalinan normal, katanya, risikonya tidak terlalu besar, rasa sakitnya tidak lama, dan biayanya lebih ringan. ”Kalau persalinan normal memang sakit.
Tapi rasa sakitnya hanya satu hari itu saja, saat melahirkan,’’ katanya. Sementara melahirkan melalui operasi caesar, memang tidak terasa sakitnya saat persalinan karena pengaruh bius. Tapi setelah itu, rasa sakit di perut bisa terbawa sampai satu pekan. Akibatnya, harus menjalani perawatan cukup lama di rumah sakit.
Dalam hal biaya, ungkapnya, pada persalinan normal, biaya yang dikeluarkan sekitar Rp5 juta saja. Itu sudah termasuk biaya persalinan dan ruang perawatan VIP. Sedangkan saat menjalani persalinan melalui operasi caesar paling tidak biaya yang harus dikeluarkan minimal Rp10 juta. ”Pokonya biayanya Rp10 juta ke atas,’’ ungkapnya. Read More.. Read more!

APA untung dan ruginya melakukan operasi caesar? dr Adriyanti SpOG yang sudah 10 tahun bertugas di RSOB Sekupang menuturkan, operasi ini tak sepenuhnya aman.
Menunggu detik-detik persalinan normal memang bisa membuat ibu tegang. Prosesnya juga nyeri, apalagi saat kontraksi dan menjelang bayi keluar. Namun, semua itu hanya sementara. Begitu si bayi lahir, semua rasa nyeri akan lenyap. ”Setelah 10-20 jam anak lahir si ibu sudah bisa pulang, sedang operasi butuh 3 hari istirahat,” jelas jebolan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) ini.
Sebaliknya, risiko operasi lebih dari itu. Misalnya, ada risiko perdarahan, timbul keloid akibat luka operasi, juga risiko infeksi. “Jangan dikira operasi tidak sakit. Tetap saja sakit,” jelasnya.
Bahkan, risiko akibat pembiusan pun ada. ”Pemberian dosis obat bius yang tidak tepat bisa membuat ibu tidak bangun-bangun lagi,” katanya. Masa penyembuhan operasi juga butuh waktu lama dan butuh biaya besar dibanding melahirkan normal.
Menurut data sedunia kata Adriyanti, angka kesakitan kelahiran normal jauh lebih kecil dibanding operasi. Angka kesakitan lahir normal hanya 1,3 persen, sedang operasi 2,9 persen. Angka risiko infeksi lahir normal hanya 3,3 persen sedang operasi mencapai 19,7 persen. Sedang angka kematian lahir normal sekitar 9,8 persen per 100 ribu kelahiran hidup sementara kematian lahir operasi mencapai 40,9 persen per 100 ribu kelahiran hidup.
Meski banyak nilai minus kelahiran caesar, namun di tahun 2008, jumlah ibu melahirkan caesar, relatif tinggi berkisar 40-50 persen. ”Angkanya fluktuatif jadi perbandingannya dengan tahun 2007 tak jauh berbeda,” katanya.
Kalau cuma menghindari sakit, tegas Adriyanti, persalinan normal pun bisa meminimalkan nyeri. Caranya, bisa dengan terapi hypnobirthing atau penggunaan epidural. Juga dengan menyuntikkan Intra Laber Analgesia (ILA) di punggung pasien saat pertengahan persalinan. Read More.. Read more!