SiSeGa

SELAIN membuka bursa kerja di Batam, pemerintah juga harus melakukan pemberdayaan tenaga kerja yang melibatkan beberapa perusahaan. Sebagian besar perusahaan juga yang memberikan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal. Baik melalui pelatihan di perusahaan itu sendiri maupun dikirimkan ke luar negeri asal investor.
Namun pendidikan untuk tenaga kerja lokal itu hanya segelintir. Untuk itu kepedulian pemerintah sangat diperlukan dalam hal ini. Demikian diungkapkan Drs Sudarsono MT, dari Vocational Education Development Center (VEDC) Malang, Rabu lalu di Panbil.
Menurut Sudarsono, sampai saat ini perbedaan tenaga kerja lokal Batam dengan pendatang belum ada perbedaan yang signifikan. Sebab, pada umumnya masih banyak lulusan sekolah di Batam yang belum bisa memenuhi kriteria yang dibutuhkan perusahaan di Batam.
Buktinya masih banyak yang belum dapat kerja. Seharusnya tenaga kerja lokal Batam bisa diserap oleh lowongan kerja yang tersedia. ”Lihat saja tamatan SMK di Batam masih banyak yang tidak diterima di perusahaan kalau melamar pekerjaan, apalagi yang lulusan SMA,” katanya.
Padahal kalau lulusan SMK atau SMA Batam bisa memenuhi kriteria tersebut, perusahaan tidak akan mengambil tenaga kerja dari luar Batam. Sebetulnya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal atau saat masih SMA atau SMK mendapat pelatihan yang disediakan oleh pemerintah.
Harusnya selain pemerintah, semua industri di Batam juga harus care (peduli) terhadap pendidikan. Mestinya pemerintah bisa mengkomunikasikan kriteria seperti apa yang dibutuhkan perusahaan sebagai pekerja mereka.
Setelah mengetahuinya, pihak sekolah bekerjasama dengan perusahaan dan pemerintah memberikan pendidikan dan pelatihan untuk membentuk kriteria yang dibutuhkan perusahaan. Sehingga setelah lulus bisa langsung diterima di perusahaan. ”Kita pikirkan yang lokal dulu. Yang lokal saja belum beres apalagi dari luar,” katanya.
Di Batam tidak mungkin tidak ada lowongan pekerjaan. ”Bertabur pekerjaan di sini,” katanya. Padahal di Jakarta sumber daya manusianya banyak yang bagus, tapi lowongan minim. ”Kan sayang kalau perusahaan merekrut dari luar Batam,” katanya.
Melihat persoalan ini, yang perlu dilakukan pemerintah menurut Anto Sujanto pengurus SPMI Batam dan Kepri adalah dengan memberi pelatihan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pemerintah juga harus memperbesar anggaran pelatihan ini di Disnaker. ”Anggaran untuk pelatihan tenaga kerja harus diutamakan agar pencaker bisa diterima industri di Batam," katanya.
Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) di Batuaji harusnya bisa jadi pemberi solusi bagi tenaga kerja lokal. Posisi BLK menjadi begitu sentral karena stake holdernya adalah Pemko Batam, Otorita Batam dan Departemen Tenaga Kerja. Hal ini merupakan kekuatan tersendiri untuk dapat membuat regulasi masalah ketenagakerjaan terhadap para investor asing yang menanamkan modalnya di Kota Batam.
”Implementasi penggunaan anggaran pelatihan juga harus tepat sasaran. Pelatihan menjahit jelas tidak mengena sasaran dengan perusahan industri di Batam. ”Faktanya yang dibutuhkan itu harus disediakan dengan pelatihan di BLK," katanya. ***